Kamis, 18 Desember 2014

International Migrant Days; Desakan Janji Jokowi Untuk Buruh Migran dan Keluarganya



International Migrant Days; Desakan Janji Jokowi Untuk Buruh Migran dan Keluarganya

Jakarta, Sejumlah Jaringan Buruh Migran Indonesia seperti JBM (Jaringan Buruh Migran), ATKI, GSBI, HPTKI, FSPILN, AGRA, MIGRAN CARE, SBSI192,PMKRI, FMN, dan YLBHI mengadakan Aksi Internasional Migrant Day untuk memperingati Hari Migran Internasional tahun 2014 di depan Istana Negara, Jakarta (18/12/14), Diawali oleh orasi didepan Patung Kuda oleh ketua ATKI, ratusan aktivis dari berbagai Jaringan Buruh Migran Indonesia berjalan mengelilingi monas sambil orasi menuju istana Negara.  

Dalam Peringatan Hari Migran Internasional Sedunia tahun 2014, untuk menuntut janji pemerintahan Indonesia yang telah meratifikasi konvensi PBB 1990 tentang Perlindungan Hak-hak seluruh pekerja migran dan anggota keluarganya melalui Undang-Undang No.6 tahun 2012. Serta memberikan kesempatan bagi buruh migran perempuan dan keluarganya untuk kembali menyuarakan dan mempertegas komitmen Presiden Joko Widodo atas perlindungan hak buruh migran, khususnya buruh migran perempuan dan keluarganya. Desakan tersebut tidak terlepas atas situasi Buruh Migran Indonesia terutama Buruh Migran Perempuan Pekerja Rumah Tangga yang masih mengalami kekerasan dan pelanggaran hak dan memastikan program yang dijalankan benar-benar sesuai dengan pemenuhan perlindungan dan penghormatan hak-hak Buruh Migan dan anggota keluarganya.

Ketua Divisi Migrasi, Trafficking, HIV dan AIDS Seknas Solidaritas Perempuan, Nissa Yura, mengatakan Sepanjang tahun 2011 Kementerian Luar Negeri mencatat adanya 38.880 kasus. Sementara, pada 2013 pengaduan yang diterima oleh BNP2TKI mencapai 4.432 pengaduan. Kasus-kasus yang diterima terdiri dari berbagai jenis kasus, seperti gaji tidak dibayar, kekerasan oleh majikan, meninggal dunia, trafficking, bahkan ancaman hukuman mati bagi Buruh Migran Indonesia. Kementerian Luar Negeri mencatat, sepanjang 2011-2014 terdapat lebih dari 400 kasus ancaman Hukuman mati yang dialami oleh Buruh Migran di berbagai Negara tujuan.  Sebanyak 46 Buruh Migran telah berhasil dibebaskan dari ancaman hukuman mati, namun demikian pada tahun yang sama juga muncul 47 kasus baru. Kerentanan ini akan semakin menguat dengan tidak adanya kebijakan yang secara komprehensif menjamin perlindungan hak buruh migran perempuan dan keluarganya

Dalam aksi ini, meminta Penegasan dalam visi misi Presiden Terpilih atas “menghadirkan kembali Negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa amanpada seluruh warga Negara” sebagai prioritas program ke depan, seharusnya dilakukan dengan memastikan kebijakan-kebijakan perlindungan Buruh Migran serta penegakan dan implementasi kebijakan tersebut dengan berorientasi pada hak-hak Buruh Migran dan anggota keluarganya yang tercantum pada UU No.6 Tahun 2012 Tentang Ratifikasi Konvensi Migran PBB 1990 .

Langkah nyata atas janji-janji kampanye dahulu terhadap perlindungan hak buruh migran, hendaknya dilakukan secara sistematis dan tidak parsial. Sayangnya, langkah yang dilakukan pemerintahan baru dinilai masih parsial, salah satunya pengubahan sistem Kartu Tanda Kerja di Luar Negeri (KTKLN) maupun aturan mengenai Struktur Biaya penempatan Buruh Migran. Padahal, perlindungan Buruh Migran seharusnya dilakukan melalui kebijakan nasional dan daerah yang menjamin hak-hak Buruh Migran dan anggota keluarganya pada seluruh aspek.   

Tidak ada komentar:

Posting Komentar