International Migrant Days; Desakan
Janji Jokowi Untuk Buruh Migran dan Keluarganya
Jakarta,
Sejumlah Jaringan Buruh Migran Indonesia seperti JBM (Jaringan Buruh Migran),
ATKI, GSBI, HPTKI, FSPILN, AGRA, MIGRAN CARE, SBSI192,PMKRI, FMN, dan YLBHI
mengadakan Aksi Internasional Migrant Day untuk memperingati Hari Migran
Internasional tahun 2014 di depan Istana Negara, Jakarta (18/12/14), Diawali oleh
orasi didepan Patung Kuda oleh ketua ATKI, ratusan aktivis dari berbagai
Jaringan Buruh Migran Indonesia berjalan mengelilingi monas sambil orasi menuju
istana Negara.
Dalam
Peringatan Hari Migran Internasional Sedunia
tahun 2014,
untuk menuntut janji pemerintahan Indonesia yang telah meratifikasi konvensi
PBB 1990 tentang Perlindungan Hak-hak seluruh pekerja migran dan anggota keluarganya
melalui Undang-Undang No.6 tahun 2012. Serta memberikan kesempatan bagi
buruh migran perempuan dan keluarganya untuk kembali menyuarakan dan
mempertegas komitmen Presiden Joko Widodo atas perlindungan hak buruh migran,
khususnya buruh migran perempuan dan keluarganya. Desakan tersebut tidak
terlepas atas situasi
Buruh Migran Indonesia terutama Buruh Migran Perempuan Pekerja Rumah Tangga yang masih mengalami kekerasan dan
pelanggaran hak dan memastikan program yang
dijalankan benar-benar sesuai dengan pemenuhan perlindungan dan penghormatan
hak-hak Buruh Migan dan anggota keluarganya.
Ketua
Divisi Migrasi, Trafficking, HIV dan AIDS Seknas Solidaritas Perempuan, Nissa
Yura, mengatakan Sepanjang tahun 2011 Kementerian Luar Negeri mencatat adanya
38.880 kasus. Sementara, pada 2013 pengaduan yang diterima oleh BNP2TKI
mencapai 4.432 pengaduan. Kasus-kasus yang diterima terdiri dari berbagai jenis
kasus, seperti gaji tidak dibayar, kekerasan oleh majikan, meninggal dunia, trafficking, bahkan ancaman hukuman mati bagi Buruh
Migran Indonesia. Kementerian Luar Negeri mencatat, sepanjang
2011-2014 terdapat lebih dari 400 kasus ancaman Hukuman mati yang
dialami oleh Buruh Migran di berbagai Negara tujuan. Sebanyak 46 Buruh Migran telah berhasil dibebaskan dari ancaman hukuman mati, namun demikian pada tahun yang sama juga muncul 47 kasus baru. Kerentanan ini akan semakin menguat dengan tidak adanya
kebijakan yang secara komprehensif menjamin perlindungan hak buruh migran
perempuan dan keluarganya
Dalam
aksi ini, meminta Penegasan dalam visi misi Presiden Terpilih atas “menghadirkan kembali Negara untuk melindungi segenap
bangsa dan memberikan rasa amanpada seluruh warga Negara” sebagai prioritas program ke depan, seharusnya dilakukan
dengan memastikan kebijakan-kebijakan
perlindungan Buruh Migran serta penegakan dan implementasi kebijakan tersebut
dengan berorientasi pada hak-hak Buruh Migran dan anggota keluarganya yang tercantum pada UU No.6 Tahun 2012 Tentang Ratifikasi Konvensi Migran PBB 1990 .
Langkah nyata atas janji-janji
kampanye dahulu terhadap perlindungan hak buruh migran, hendaknya dilakukan
secara sistematis dan tidak parsial. Sayangnya, langkah yang dilakukan
pemerintahan baru dinilai masih parsial, salah satunya pengubahan sistem
Kartu Tanda Kerja di Luar Negeri (KTKLN) maupun aturan mengenai Struktur Biaya
penempatan Buruh Migran.
Padahal, perlindungan Buruh Migran seharusnya dilakukan melalui kebijakan
nasional dan daerah yang menjamin hak-hak
Buruh Migran dan anggota keluarganya pada seluruh aspek.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar