Kamis, 18 Desember 2014

International Migrant Days; Desakan Janji Jokowi Untuk Buruh Migran dan Keluarganya



International Migrant Days; Desakan Janji Jokowi Untuk Buruh Migran dan Keluarganya

Jakarta, Sejumlah Jaringan Buruh Migran Indonesia seperti JBM (Jaringan Buruh Migran), ATKI, GSBI, HPTKI, FSPILN, AGRA, MIGRAN CARE, SBSI192,PMKRI, FMN, dan YLBHI mengadakan Aksi Internasional Migrant Day untuk memperingati Hari Migran Internasional tahun 2014 di depan Istana Negara, Jakarta (18/12/14), Diawali oleh orasi didepan Patung Kuda oleh ketua ATKI, ratusan aktivis dari berbagai Jaringan Buruh Migran Indonesia berjalan mengelilingi monas sambil orasi menuju istana Negara.  

Dalam Peringatan Hari Migran Internasional Sedunia tahun 2014, untuk menuntut janji pemerintahan Indonesia yang telah meratifikasi konvensi PBB 1990 tentang Perlindungan Hak-hak seluruh pekerja migran dan anggota keluarganya melalui Undang-Undang No.6 tahun 2012. Serta memberikan kesempatan bagi buruh migran perempuan dan keluarganya untuk kembali menyuarakan dan mempertegas komitmen Presiden Joko Widodo atas perlindungan hak buruh migran, khususnya buruh migran perempuan dan keluarganya. Desakan tersebut tidak terlepas atas situasi Buruh Migran Indonesia terutama Buruh Migran Perempuan Pekerja Rumah Tangga yang masih mengalami kekerasan dan pelanggaran hak dan memastikan program yang dijalankan benar-benar sesuai dengan pemenuhan perlindungan dan penghormatan hak-hak Buruh Migan dan anggota keluarganya.

Ketua Divisi Migrasi, Trafficking, HIV dan AIDS Seknas Solidaritas Perempuan, Nissa Yura, mengatakan Sepanjang tahun 2011 Kementerian Luar Negeri mencatat adanya 38.880 kasus. Sementara, pada 2013 pengaduan yang diterima oleh BNP2TKI mencapai 4.432 pengaduan. Kasus-kasus yang diterima terdiri dari berbagai jenis kasus, seperti gaji tidak dibayar, kekerasan oleh majikan, meninggal dunia, trafficking, bahkan ancaman hukuman mati bagi Buruh Migran Indonesia. Kementerian Luar Negeri mencatat, sepanjang 2011-2014 terdapat lebih dari 400 kasus ancaman Hukuman mati yang dialami oleh Buruh Migran di berbagai Negara tujuan.  Sebanyak 46 Buruh Migran telah berhasil dibebaskan dari ancaman hukuman mati, namun demikian pada tahun yang sama juga muncul 47 kasus baru. Kerentanan ini akan semakin menguat dengan tidak adanya kebijakan yang secara komprehensif menjamin perlindungan hak buruh migran perempuan dan keluarganya

Dalam aksi ini, meminta Penegasan dalam visi misi Presiden Terpilih atas “menghadirkan kembali Negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa amanpada seluruh warga Negara” sebagai prioritas program ke depan, seharusnya dilakukan dengan memastikan kebijakan-kebijakan perlindungan Buruh Migran serta penegakan dan implementasi kebijakan tersebut dengan berorientasi pada hak-hak Buruh Migran dan anggota keluarganya yang tercantum pada UU No.6 Tahun 2012 Tentang Ratifikasi Konvensi Migran PBB 1990 .

Langkah nyata atas janji-janji kampanye dahulu terhadap perlindungan hak buruh migran, hendaknya dilakukan secara sistematis dan tidak parsial. Sayangnya, langkah yang dilakukan pemerintahan baru dinilai masih parsial, salah satunya pengubahan sistem Kartu Tanda Kerja di Luar Negeri (KTKLN) maupun aturan mengenai Struktur Biaya penempatan Buruh Migran. Padahal, perlindungan Buruh Migran seharusnya dilakukan melalui kebijakan nasional dan daerah yang menjamin hak-hak Buruh Migran dan anggota keluarganya pada seluruh aspek.   

Minggu, 07 Desember 2014

Memahami Iklan Politik




                                                           Memahami Iklan Politik

SETIAP Pemilu 1999, 2004, 2009 sampai menjelang Pemilu 2014 banyak sekali media televisi yang setiap saat memberikan terpaan informasi kepada masyarakat. Baik dalam iklan konvensional maupun iklan politik.
Televisi sebagai salah satu media penyiaran yang berkembang pesat di Indonesia. Salah satu yang berkompetisi dalam pasar adalah Metro TV, RCTI, MMC TV, TRANS TV, INDOSIAR. Setiap harinya audiens  mendapatkan terpaan informasi yang begitu besar, bahkan Al-Ries dan Jack Trout memberikan istilah keadaan tersebut dengan overcommunicated society. Di mana semua informasi berupa pesan baik di dalam surat kabar, buku, majalah, radio, televisi, CD, film, koran, event sponsorships disebut dengan istilah iklan.
Advertising is the structure and composed nonpersonal communication of information, usually paid for and usually persuasive in nature, about products (good, service and ideas) by identified sponsors through various media. (Iklan adalah penyampaian informasi bukan pesan personal yang terstruktur dan tersusun, mengenai suatu produk, baik barang, jasa, atau ide yang dibayar oleh sponsor yang di kenal, melalui berbagai macam media).
Menjelang Pemilu 2014, banyaknya iklan politik yang ditayangkan di berbagai macam stasiun televisi mengandung pesan yang tersirat yang ingin disampaikan oleh partai politik kepada masyarakat. Baik dimanfaatkan dalam publisitas untuk menginformasikan visi misi partai politik, strategi politik, kepedulian partai politik dalam isu yang diambil dalam tayangan setiap iklan yang diinformasikan kepada masyarakat, mengakibatkan adanya respon baik dari masyarakat terhadap partai politik serta meyakinkan masyarakat bahwa partai politik tersebut peduli atas realitas yang terjadi di Indonesia.
Banyaknya partai politik yang berkompetisi dalam Pemilu 2014 ini mengakibatkan banyaknya terpaan iklan politik kepada masyarakat dengan berbagai slogan partai politik masing-masing. Tidak hanya partai politik tetapi tokoh-tokoh pemimpin yang akan diusung oleh masing-masing partai politik untuk menggantikan jabatan Susilo Bambang Yudhoyono ditayangkan dalam iklan politik.
Dalam penayangan iklan politik, partai politik semakin frontal dalam mengkonsep iklan yang akan di informasikan ke masyarakat. Adanya pembentukan opini yang dilakukan oleh partai politik yang lolos verifikasi Komisi Pemilihan Umum (KPU) seperti Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P), Partai Demokrat, Partai Gerindra, Partai Golongan Karya (Golkar), Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura), Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Persatuan Pembangunan (PPP), dan Partai Nasional Demokrat (Nasdem) untuk menciptakan kejadian yang sesungguhnya di dalam masyarakat.
Adanya konstruksi sosial iklan politik merupakan cara realitas baru dapat dikonstruksi oleh media melalui interaksi simbolis serta adanya proses pelembagaan dari iklan politik. Walaupun skenario dikonstruksi oleh iklan politik tetapi peranan audiens dapat mempengaruhi dalam menentukan-menentukan pilihan. Serta televisi bukan satu-satunya media iklan yang sangat menentukan.
Walaupun televisi memiliki kemampuan yang tidak dimiliki oleh media manapun. Tapi dengan menonton iklan televisi tidak otomatis menjadi seseorang dapat menentukan keputusannya. Menurut Irwan saputra dan Ibnu Hamad, adanya faktor-faktor publik internal dan eksternal media yang mempengaruhi yaitu realitas, strategi pembentukan kejadian, sistem sosial yang terjadi di dalam masyarakat. Serta adanya kekuatan dalam masyarakat untuk menentukan pilihan dan dominasi dari beberapa kepentingan yang menentukan pilihan dari iklan televisi.
Iklan politik di televisi dapat diidentifikasi sebagai kampanye partai politik berbasis media massa. Dengan pendekatan ini seyogianya parpol dapat melakukan prosesi kampanye yang dapat mewujudkan ke dalam bentuk yang lebih transformatif dan komprehensif. Saatnya parpol-parpol di Indonesia menggunakan kampanye dengan pendekatan modern, yakni berbasis literasi politik tidak hanya menggunakan media massa dalam melakukan kampanye dan tidak melakukan terpaan informasi tanpa mengetahui makna yang terkandung dalam iklan.

Politik citra yang dibuat dalam iklan politik bukan semata-mata sukses membentuk hiperealitas, melainkan memberi kesempatan kepada publik untuk mengetahui platform, komitmen, kredibilitas, dan orientasi masa depan partai politik sehingga memungkinkan munculnya trust yang menjadi penggerak keterpilihan parpol di Pemilu 2014 mendatang.

VANIA UTAMIE SUBIAKTO
Peneliti Muda The Political Literacy Institute

Jumat, 05 Desember 2014

POLEMIK KEBIJAKAN RUU PRT MENJADI WARNA BARU



POLEMIK KEBIJAKAN RUU PRT MENJADI WARNA BARU

Vania Utamie Subiakto

Sekarang ini, RUU Perlindungan PRT belum juga dibahas oleh anggota dewan DPR RI terpilih. Sejak 10 tahun (Tahun 2004 sampai tahun 2014), awal masa rezim kepemimpinan Susilo Bambang Yudhoyono menjabat 2 periode, RUU Perlindungan PRT tidak juga dibahas dan di syahkan oleh DPR. Dua bulan setelah dilantikkan Anggota Dewan DPR RI, tapi aksi nyata yang dilakukan pun NOL. Mereka memperlakukan tingkah dan etika yang tidak layak semestinya sebagai seorang Wakil Rakyat Republik Indonesia. Yang mereka sibukkan sampai sekarang ini (November 2014) adalah kekuasaan tapi realitanya di masyarakat banyak pelanggaran HAM yang mereka alami. Kekerasan demi kekerasan mereka alami seperti Kekerasan Fisik, Ekonomi, Seksual, dan Kekerasan Psikis. Tidak hanya itu beban ganda, upah yang tidak dibayarkan, tidak ada hari libur, tidak ada cuti haid, tidak ada batasan waktu untuk bekerja, tidak boleh ada kesalahan yang dilakukan oleh PRT lalu sang majikan melakukan tindak kekerasan sampai berujung kematian.  
Perebutan kekuasaan tak kunjung berakhir antar Kubu Koalisi Merah Putih dan Koalisi Indonesia Hebat. Baleg pun belum terbentuk sampai dua bulan saat dilantik, baru beberapa waktu silam baleg pun terbentuk dengan polemic politik di dalamnya. Lalu sampai kapan ini berakhir, rakyat menunggu janji janji politik yang mereka lontarkan saat pemilu Legislatif 2014. Hingga bulan November 2014, DPR RI belum melakukan kerja-kerja yang utama sebagai lembaga legislasi. Ini lah menjadi situasi krisis untuk bangsa kita. Hal ini menunjukkan sikap kemunduran bagi Anggota DPR RI Karena pembahasan RUU PRT harus di mulai dari awal kembali.
Hasil yang dilakukan Anggota Dewan DPR RI belum memuaskan. Anggota DPR RI selalu a lot dan belum mengakui PRT sebagai Pekerja. Dengan situasi krisis ini menjadi cambukan tersendiri dan menjadi krisis bersama atas polemic yang terjadi pada politik di indonesia. Kami melihat aka nada kemunduran yang luar biasa oleh anggota DPR RI dalam membahas dan mensyahkan RUU PRT.

Akar Rumput RUU PRT?
RUU Pekerta Rumah Tangga sudah 10 tahun lamanya, sudah diadvokasi sejak tahun 2004, hingga sekarang belum masuk prioritas legislasi DPR RI. Komisi IX DPR RI bahkan sudah  melakukan pembahasan dan kunjungan Kerja/ Studi Banding RUU PPRT ke Afrika Selatan dan Argentina. Uji Publik sudah dilakukan dan melalui surat resmi NO. 87/Kom IX/DPR RI/IV/2013, Menyerahkan RUU PPRT ke Badan Legislatif (Baleg) DPR RI untuk di harmonisasikan. Adanya kesepakatan antara Baleg dan Komisi IX dalam rapatnya bahwa menyepakati untuk melakukan pembahasab sinkronisasi antara Baleg dan Komisi IX pada tanggal 17 juni 2013. Namun kenyataannya, hingga saat ini TUU Perlindungan PRT masih macet di Baleh DPR RI.
September 2014, tidak ada pembahasan RUU PPRT. Meskipun dari DPR RI memberikan informasi resmi mengenai Rencana Pembahasan RUU PPRT antara Baleg dengan Komisi IX DPR, namun hingga Masa Sidang DPR berakhir belum adanya pembahasan kembali di Baleg DPR. Anggota Dewan DPR RI memang bukan manusia setengah dewa yang multi talent.  Tetapi, perspektif adil gender, keterpihakan ke rakyat khususnya pada kelompok minoritas keberpihakan dan marginal, bebas bias kelas dan pengalaman berjibaku dengan isu-isu nasional ataupun internasional dan perjuangan hak asasi perempuan terutama Pekerja Rumah Tangga merupakan hal utama yang harus dipenuhi dan dijalankan. Mereka juga dituntut bekerja dan tidak disibukkan oleh kekuasaan semata, mencerminkan pluralitas dalam setiap mekanisme kerja dan komposisi anggota. 
Namun, di tingkat Internasional, perjalanan 70 tahun waktu yang panjang kurang lebih 70 tahun, sejak ada resolusi mengenai aksi normative kondisi Pekerja Rumah Tangga yang diusulkan PBB. Mengadsobsi nama sebagai KONVENSI ILO N0 189 mengenai kerja layak pekerja rumah. Sejulah kegiatan yang sudah dilakukan oleh Presiden RI, Susilo Bambang Yudhoyono dalam Sidang Perburuan Internasional di Genewa dan menegaskan bahwa Presiden RI akan mendukung konvensi Kerja Layak bagi PRT.
Namun, masalahnya sudah 3 tahun semua janji yang diutarakan belum diwujudkan. Demikian pula dalam Revisi UU No. 39 Tahun 2004 mengenai PPTKILN dalam proses pembahasan alot dan secara subtansi belum dapat memperlihatkan kebutuhan Buruh Migran. Tidak diakuinya PRT keberadannya sebagai pekerja dan Negara tidak menyentuh keberadaan PRT
Tanggaung Jawab dan Harapan Bersama
Negara indonesia menganut sistem demokrasi dalam mekanisme sistem pemerintahannya, dimana bentuk suatu Negara sebagai upaya mewujudkan kedaulatan rakyat (kekuasaan warganegara) atas negara untuk dijalankan oleh pemerintah negara tersebut.
Dalam demokrasi terdapat prinsip trias politica yang membagi ketiga kekuasaan politik negara (eksekutif , yudikatif dan legislatif) dalam mewujudkan ketiga jenis lembaga negara yang independen dan berada sejajar satu sama lain. Dan kesejajaran dan idependensi, diperlukan agar ketiga lembaga negara ini bisa saling mengawasi dan saling mengontrol berdasarkan prinsip checks and balances. Oleh karena itu, lembaga-lembaga pemerintah yang memiliki kewenangan untuk mewujudkan dan melaksanakan kewenangan dalam pembahasan dan mensyahkan RUU  Pekerja Rumah Tangga di kekuasaan legislative yang wajib bekerja dan bertindak sesuai aspirasi masyarakat yang diwakilinya (konstituen) dan yang memilihnya melalui proses pemilihan umum legislatif, selain sesuai hukum dan peraturan.
Dalam menjaring pemilihan Calon Legislatif DPR RI, ibarat menambang emas dalam campuran pasir dan kerikil, berdasarkan keputusan KPU mengenai calon anggota DPR RI dari masing-masing partai politik sangatlah banyak. Merekalah yang memperebutkan kursi kekuasaan legislative, artinya Anggota Legislatif DPR RI terpilih adalah orang-orang yang sudah tahu akan melakukan apa untuk mengatasi masalah-masalah tersebut dan bukanlah orang-orang yang harus belajar akan hal itu, namun sekarang ini, permasalahan politikpun tidak kian selesai dalam memperebutkan kursi kekuasaan politik yang masyarakatpun tidak mengerti hal tersebut. Untuk itulah, Diharapkan kepada DPR RI segera mensyahkan anggota dalam setiap komisi khususnya komisi IX harus berhenti akan konflik kepentingan kelompok dan harus bekerja yang tepat dalam menjabat.


Salam

Vania Utamie Subiakto