Kegiatan
Konferensi Pers yang dilakukan oleh berbagai organisasi seperti, Solidaritas
Perempuan (SP), Aliansi Nasional Bhineka Tunggal Ika (ANBTI), Perkumpulan
Bhinneka Tunggal Ika (PBTI), Asian Justice
And Right (AJAR), LBH Jakarta,
Kontras, Ikohi, dll, pada tanggal 15 November 2014 di Bakoel Café pada pukul
14:00, yang menjadi awal (pembukaan) dalam memperingati Hari Toleransi
Internasional dengan Tema “Damai dalam Kebhinekaan”. Acara ini berlangsung
selama 5 hari dan dilaksanakan pada tanggal 15-19 November 2014, dengan
berbagai rangkaian kegiatan seperti;
Sharing
Pengalaman Korban Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan beserta pendamping, Pawai
Obor Perdamaian dan Panggung Budaya, Konferensi Regional dengan tema
“Memperkuat Akuntabilitas bagi Pelanggaran Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan
di Asia Tenggara, dan Diplomat Briefing mengenai Isu Kebebasan Beragama dan
Berkeyakinan.
Tepat
19 tahun memperingati Hari Toleransi Internasional. Awalnya United Nations Educational Scientifiq and
Cultural Organization (UNESCO) PBB mengadopsi Declaration of Principles on
Tolerance sebagai sebuah deklarasi untuk menegaskan pentingnya mempromosikan
dan menjamin toleransi terutama Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan. Pada
tanggal 16 November 1995 yang menjadi awal ditetapkan nya sebagai hari
Toleransi Internasional.
Menurut
Puspa Dewi, Melihat respon keprihatinan atas beragama kasus intoleransi di
Indonesia dan menyamput transisi kepemintahan yang baru menjadi momentum yang
sangat krusial. Dengan adanya harapan baru dari rakyat untuk sosok Pemimpin
(Presiden, Wakil Presiden, Jajaran Kabinet Kerja, Anggota DPR RI, DPRD maupun
DPD) yang beberapa waktu silam dilantik menjalankan amanah kepemimpinan 5 tahun.
Harapan dan konsisten dalam mewujudkan Indonesia sebagai Negara Bhineka Tunggal
Ika. Serta adanya upaya untuk meningkatkan sinergi dan kerjasama gerakan
masyarakat sipil dengan pemerintahan RI melalui Kementerian Kabinet Kerja yang
baru terutama didalam kementerian Sosial RI untuk mendorong adanya dukungan
mengenai sosialisasi UU No 7 tahun 2002 tentang Penanganan Konflik Sosial.
Melihat
data Ratusan deskriminatif toleransi, Ini merupakan satu hal yang perlu kita atasi
bersama , karena kita melihat berbagai macam konflik yang terjadi dengan
berbagai kekerasan yang menjadi keprihatinan kita terhadap berbagai kasus
intoleransi, korupsi dan bentuk-bentuk kekerasan yang muncul semakin kuat dalam
era reformasi ini. dimana dalam kasus-kasus tersebut, perempuan dan anak masih
menjadi korbannya. Dalam memperingati Hari Toleransi Internasional dalam
konferensi pers ini, tentu saja kita mengajak masyarakat Indonesia bahwa Negara
Indonesia adalah satu bangsa yang beragam, satu bangsa yang cultural dan
Bhineka Tunggal Ika yang selalu kita tingkatkan. Melalui kegiatan ini
dimaksudkan untuk mengajak seluruh kalangan terutama rakyat Indonesia sama-sama
memberantas atau memberhentikan berbagai bentuk deskriminasi , berbagai bentuk
ketidak adilan untuk mencapai kedamaian
dalam kebhinekaan yang sesungguhnya. Kita melihat padahal di Indonesia
sudah banyak kebijakan-kebijakan dalam
mengatur bahkan menjamin dalam keanekaragaman dan keberagaman ini ada hal uu
impor, ekosof, UU CEDAW yang mengatakan itu tidak adanya deskriminasi dalam bentuk
apapun dan dalam situasi apapun. Jadi kita memaknai toleransi ini, bermaksud
untuk mengajak rakyat Indonesia untuk membangun gerakan yang menilai dari bhineka tunggal ika. Dan
ini menjadi hal penting untuk kita sikapi bersama.
Salam
Penulis
Vania Utamie Subiakto
Tidak ada komentar:
Posting Komentar